1. 1.       Pengertian

pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 79 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, berdasarkan pasal 79 UU 22/1999 disimpulkan bahwa sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur denga uang karena kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

  1. Pendapatan asli daerah, yaitu:
  2. Hasil Pajak Daerah
  3. Hasil Retribusi Daerah
    1. Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b.    Dana Perimbangan

c.     Pinjaman Daerah

d.    Lain-lan pendapatan daerah yang sah

Dalam pasal 79 mengisyaratkan bahwa dalam penyelenggaraan fungsi-funsi pemerintahan daerah, kepala daerah Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, hiharapkan kepada kepala daerah Kabupaten/Kota didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak terus menerus selalu menggantungkan dana (anggaran) dari pusat melalui pembangian dana perimbangan. Dalam administrasi keuangan daerah PAD adalah pendapatan daerah yang diurus dan diusahakan sendiri oleh daerah yang dimaksud sebagai sumber PAD guna pembangunan. Berdasarkan ketentuan maka PAD dapat disimpulkan sebagai:

a.    PAD merupakan sumber pendekatan daerah dengan mengelola dan memanfaatkan potensial daerahnya.

b.    Di dalam mengelola, mengolah dan memanfaatkan potensi daerah, PAD dapat berupa pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

  1. 2.       Maksud dan Tujuan

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat. Dengan penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan pemerintah daerah juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan urusan daerah.

  1. 3.       Dasar-dasar Hukum:

Dasar hukum pengelolaan keuangan daerah adalah:

  1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat/Daerah.
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah Negara.
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
  5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ttg Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah.
  6. Peraturan pemerinta Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah
  7. Peraturan pemerinta Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Dearah.
  10. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah, Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. 4.       Contoh Lokasi (PAD Kabupaten Bogor – Jawa Barat):

Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor pada 2010 mengalami kenaikan Bahkan, melampaui target yang telah direncanakan target pendapatan daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp.2,41 triliun, realisasinya mencapai Rp.2,51 triliun atau lebih tinggi dari yang telah ditetapkan atau melampaui target se­besar 104,33 persen. Tingginya pendapatan, berkat kontribusi dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp.399,2 milyar, dana perimbangan Rp.1,61 Triliun dan pendapatan lain yang sah Rp.500,2 milyar.

Komponen PAD tersebut yakni berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp190,673 miliar tahun 2010. Retribusi daerah sebesar Rp133,155 miliar tahun 2010. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp22,912 miliar. Lain-lain pendapatan daerah yang dipisahkan Rp54,609 miliar. Meskipun realiasasi PAD selalu meningkat. Namun, komposisi ini mengungkapkan APBD Kabupaten Bogor masih tinggi ketergantungan kepada sumber dana pemerintah pusat. harus diakui bersama, jumlah yang ada berada jauh diatas rata-rata kontribusi PAD Kabupaten/ Kota di Indonesia yang hanya sekitar 7 persen. Namun, kedepan seluruh potensi riil masih harus dioptimalkan menjadi terpungut sehingga pendapatan daerah terus meningkat setiap tahun anggaran.

Sumber: http://bogorkab.go.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=1374:pad-tembus-rp251-triliun&catid=109:gabungan

  1. 5.       Manfaatnya (PAD Kabupaten Bogor – Jawa Barat):

Untuk memenuhi kebijakan penggunaan anggaran ,Pemerintah Kabupaten Bogor secara nyata menuangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang merupakan perwujudan dari upaya pencapaian tujuh (7) prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yaitu.

  1. Percepatan Implementasi Revitalisasi pertanian.
  2. pembangunan perdesaan.
  3. Peningkatan Investasi dan Penciptaan peluang kerja.
  4. Peningkatan Kualitas dan pemerataan penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
  5. pembangunan infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
  6. Pengembangan Budaya Lokal dan Destinasi wisata.
  7. pembangunan kehidupan sosial dan keagamaan dan peningkatan kinerja pemerintahan.

Sumber:

http://www.harianpelita.com/read/7217/9/halo-bogor/belanja-daerah-kabupaten-bogor-tahun-2011-sebesar-rp2,717-triliun–/

  1. 6.       Urain  yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat (PAD Kabupaten Bogor – Jawa Barat):

Pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) di Kabupaten Bogor menunjukkan peningkatan signifikan. Terbukti, pada 2009, pencapaiannya mencapai 71,63 poin atau naik 0,87 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut menggambarkan mulai meningkatnya kesejahteraan masyarakat di wilayah Kab. Bogor, mulai dari masalah pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Meski demikian, ke depan, Pemkab Bogor berharap bisa mencapai poin 80 sebagaimana diklasifikasikan oleh UNDP sebagai masyarakat sejahtera.

kontribusi bidang pendidikan berupa peningkatan mutu, daya tampung, sarana dan prasarana pendidikan melalui kegiatan rehabilitasi 1.509 ruang kelas di 557 SD/SMP. Kemudian penambahan 297 ruang kelas baru di 47 SD/SMP, pengadaan lahan di 7 sekolah, dan pembangunan 36 unit gedung baru selama kurun waktu tahun 2009. upaya yang telah dilakukan dalam bidang pendidikan tersebut menimbulkan dampak kumulatif, yaitu meningkatnya indeks pendidikan melalui peningkatan rata-rata lama sekolah hingga mencapai 7,26 tahun. Kondisi itu menunjukkan bahwa penduduk Kab. Bogor yang berumur 15 .tahun ke atas secara rata-rata telah mampu mengikuti tingkat pendidikan yang setara dengan SMP kelas.

Di bidang kesehatan, tingkat kesehatan dan gizi masyarakat Kabupaten Bogor semakin membaik pada 2009. Hal itu terlihat dengan meningkatnya cakupan balita dengan gizi baik dari 83,30 persen menjadi 87,62 persen. Kemudian, cakupan pelayanan Universal Child ,Immunization desa/kelurahan dari 71,08 persen menjadi 77,80 persen. Lantas, cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga medis dari 67,72 persen menjadi 72,24 persen.

Dengan cakupan tersebut, dapat berkontribusi terhadap peningkatan angka harapan hidup pada akhir 2009 dengan realisasi 6,78 tahun, lebih tinggi daripada tahun 2008 sebesar 67,68 tahun. pada 2009, pendapatan per kapita mencapai Rp 606.000 per bulan, meningkat sangat signifikan Rp 46.000 dibandingkan dengan tahun 2008 yang pendapatannya hanya Rp 560.000 per bulan.

Pemerintah daerah berupaya membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. hakikat pembangunan selain menjadi tanggungjawab pemerintah, juga diperlukan kontribusi dari dunia usaha dan masyarakat agar bersinergi membangun daerah. Sebab, dengan kebersamaan itu, yang diharapkan masyarakat, yakni meningkatkan kesejahteraan bisa diwujudkan.

        Sumber:

http://bataviase.co.id/node/355499