Hak Merek Sebagai Kekayaan Intelektual

Sama halnya dengan hak cipta dan hak paten serta hak kekayaan intelektual lainnya maka hak merek juga merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual. Selain dari alasan yang telah disebutkan pada bagian tulisan terdahul, maka khusus mengenai hak merek secara eksplisit. Suatu hal yang perlu dipahami dalam setiap kali menempatkan hak merek dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual adalah bahwa, kelahiran hak merek diawali dari temuan-temuan dalam bidang hak kekayaan intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya desain logo, atau desain huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni. Oleh karena itu dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni itu yang dilindungi, tetapi mereknya itu sendiri.

Tentang Merek

Merek adalah sesuatu (gambar atau nama) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk atau perusahaan di pasaran. Pengusaha biasanya me ncegah orang lain menggunakan merek mereka karena dengan menggunakan merek, para pedangang memperoleh reputasi baik dan kepercayaan dari para konsumenserta dapat membangun hubungan antara reputasi tersebut dengan merek yang telah digunakan perusahaan secara regular. Semua hal diatas tentunya membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga dan uang.

Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan pemerintah kepada pemilik merek, untuk menggunakan merek tersebut atau memberikan izin untuk menggunakan kepada orang lain. Berbeda dengan hak cipta, mereka harus didaftarkan terlebih dahulu didalam daftar umum merek.

Merek sangat penting dalam dunia periklanan dan pemasaran karena public sering mengkaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan sering kali lebih berharga secara komersial. Merek suatu perusahaan seringkali lebih bernilai dibandingkan dengan asset rill perusahaan tersebut.

Merek juga berguna untuk para konsumen mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikomsumsi dikarenakan reputasi dari merek tersebut. Jika sebuah perusahaan menggunakan merek perusahaan lain, para konsumen mungkin merasa tertipu karena telah membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah.

Yang Tidak Dapat Didaftarkan Sebagai Merek

Menurut UU merek Indonesia hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek adalah:

  • Merek yang permohonannya didasarkan itikad tidak baik
  • Merek yang bertentangan dengan moral, perundang-undangan dan ketertiban umum
  • Merek yang tidak memiliki daya pembela
  • Tanda-tanda yang telah menjadi milik umum, contohnya tengkorak dan tulang bersilang sebagai tanda bahaya.
  • Merek yang semata-mata menyampaikan keterangan yang berhubungan dengan barang atau jasa. Misalnya ‘batu bata bahan bangunan’ untuk menggambarkan perusahaan konstruksi yang khusus beroperasi dalam bidang bangunan dengan batu bata.

Permohonan merek juga harus ditolak jika:

  • Mempunyai perasaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar merek orang lain dan digunakan dalam perdagangan barang dan jasa yang sama.
  • Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis.
  • Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografis yang sudah dikenal.
  • Nama dan foto dari orang yang sudah dikenal, tanpa izin darinya.
  • Lambing-lambang negara, bendera tanpa izin dari pemerintah.
  • Tanda atau cap atau stempel resmi tanpa persetujuan tertulis dari pihak berwenang.

Merek harus memiliki daya pembeda merupakan salah satu kategori dari merek yang tidak dapat didaftarkan menurut UU merek Indonesia adalah merek yang tidak memiliki daya pembeda.

Perlindungan Merek Secara Internasional

Disamping peraturan perundang-undangan nasional tentang merek, masyarakat juga terkait dengan peraturan merek yang bersifat internasional seperti pada konvensi Paris Union yang diadakan pada tanggal 20 maret 1883, yang khusus diadakan untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian (Paris convention for the protection of industrial property). Mula-mula konvensi ini ditandatangani oleh 11 negara peserta. Kemudian anggota bertambah hingga pada tanggal 1 January 1976 berjumlah 82 negara, termasuk Indonesia. Teks yang berlaku untuk Indonesia adalah revisi dari teks Paris convention yang dilakukan di London pada tahun 1934.

Indonesia belum turut serta dalam perbaikan-perbaikan dari Paris Union Convention yang telah diadakan di Lisabon than 1958 dan terakhir di Stockholm pada tahun 1967. Karena merupakan peserta pada Pada Paris Convention ini, maka Indonesia juga turut serta dalam International Union for the protection of industrial property yaitu organisasi uni internasional khusus untuk memberikan perlindungan pada hak milik perindustrian, yang sekarang ini sekretariatnya diatur oleh Sekretariat Internasioanal WIPO (World Intellectual Property), b erpusat di jenewa, Swiss. WIPO merupakan salah satu dari 14 specialized agencies dari perserikatan bangsa-bangsa (PBB UNO). Walaupun terikat dengan ketentuan Paris union, kita masih memiliki kebebasan untuk mengatur undang-undang merek sendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang sudah dibakukan dalam konvesi Paris.

Sumber:

Saidin, S.H., M. Hum. Aspek Hukum dan Kekayaan Intelektual. Rajagrafindo. Jakarta. 1997

Lindsey dkk, Tim, Prof., B.A., LL.B., BLitt, Ph.D. Suatu Pengantar Hak Kekayaan Intelektual. P.T Alumni. Bandung. 2005.