Pengertian Hak Cipta

Merupakan hak eksklusif bagi pencipta untuk menguntungkan atau memperbanyak  ciptaannya dalam bidang lmu pengetahuan , seni dan sastra lainnya , dapat terdiri dari buku, program computer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan hak cipta. Hak cipta dapat berupa rekaman suara atau gambar pertunjukkan seseorang pelaku (performer), misalnya seorang penyanyi atau penari diatas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.

Karena ciptaan dilindungi oleh hak cipta sebagai hak eksklusif, ciptaan-ciptaan ini menjadi hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pencipta atau pihak lain yang diperbolehkan memanfaatkan hak tersebut seizing pencipta. Kegiatan mengumumkan atau memperbanyak diartikan sebagai kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih wujudkan, mengimpor atau mengekspor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada public melalui sarana apapun.

Secara tradisional, hak cipta telah diterapkan ke dalam buku-buku, tetapi sekarang hak cipta telah meluas dan mencangkup perlindungan atas karya sastra, drama, karya music dan artistic termasuk rekaman suara, penyiaran suatu film dan televisi dan program computer. Hak cipta bagi kebanyakan karya cipta berlaku untuk selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah meninggalnya pencipta. Bagi negara-negara berkembang, fakta bahwa negara-negara maju mengontrol atas sebagian besar piranti lunak . produk-produk video dan music yang terkenal dengan apa yang dinamakan dengan budaya global. Tidak dapat dihindarkan lagi telah mengakibatkan permasalahan dibidang pembajakan dan impor parallel.

Dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasi dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya dan jika perlu negara membantu penegakan hukumnya. Perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik. Hak cipta baik secara individual baik secara individual maupun kelompok merupakan subjek hak. Untuk membatasi timbulnya kepentingan individu, hukum memberikan jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat. Terdapat 4 prinsip dalam system HaKI (hak kekayaan intelektual) untuk menyeimbangkan kepentingan masyarakat:

  1. Prinsip keadilan  (the principle of natural justice)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HaKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya. Perlindungan ini pun tidak terbatas didalam negeri pencipta sendiri, melainkan dapat meliputi perlindungan diluar batas negaranya.

  1. Prinsip ekonomi (the economic argument)

HaKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi HaKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty terhadap pemutaran music dan lagi hasil ciptaannya.

  1. Prinsip Kebudayaan (the cultural argument)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam system HaKI diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru.

  1. Prinsip social (the social argument)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Sistema HaKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta , tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi social dan lisensi wajib dalam UUHC (undang-undang hak cipta) Indonesia.

Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan serta member izin untuk harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan dilakukan agar dalam setiap menggunakan dan mengfungsikan hak cipta sesuai dengan tujuan. Dalam setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum selalu diletakkan dengan syarat-syarat tertentu. Pengegang wewenang yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang sudah pasti tidak akan memperoleh perlindungan hukum.

Hal yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta adalah agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Sehingga menimbulkan kesan hak individu dihormati, namun dengan adanya pembatasan maka sesungguhnya dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan hukum

Sumber:

Saidin, S.H., M. Hum. Aspek Hukum dan Kekayaan Intelektual. Rajagrafindo. Jakarta. 1997

Lindsey dkk, Tim, Prof., B.A., LL.B., BLitt, Ph.D. Suatu Pengantar Hak Kekayaan Intelektual. P.T Alumni. Bandung. 2005.