Pendahuluan

Hak kekayaan intelektual khususnya rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, paten, merek, dan hak cipta, seperti diketahui merupakan kekayaan intelektual yang mempunyai manfaat ekonomi. Karena bermanfaat ekonomi maka suatu kekeyaan intelektual dapat menjadi asset perusahaan. Berdasarkan suatu perjanjian, suatu perusahaan dapat memberikan hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi kekayaan intelektual yang dimiliki kepada perusahaan lain.

Pemanfaatan nilai-nilai ekonomi ini secara optimal, pemegang hak salah satu kekayaan intelektual tersebut seringkali tidak melakukan pemanfaatan ekonomi secara optimal. Karena itu undang-undang yang berlaku, kepada seseorang atau perusahaan yang menpunyai asset HaKI diperbolehkan untuk memberikan hak atas aser HaKI yang dimiliki kepada perusahaan lain untuk pemanfaatan sebesar-besarnyasuatu asset HaKI berdasarkan Lisensi atau waralaba.

 

Lisensi (Licencing)

Secara substansif maka lisensi telah diatur dalam antrian yang sama dalam  tujuh perundang-undangan HaKI Indonesia yang terdiri dari

  • Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman.
  • Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang.
  • Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri.
  • Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu.
  • Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang paten.
  • Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang merk.
  • Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.

lisensi merupakan bentuk pemberian izin oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi  untuk memanfaatkan atau menggunakan (bukan mengalihkan hak) suatu kekayaan intelektual yang dipunyai pemilik lisensi berdasarkan syarat-syarat tertentu dalam jangka waktu tertentu yang umumnya disertai dengan imbalan berupa royalty.

Lisensi bisa merupakan suatu tidakan hukum berdasarkan kesukarelaan atau kewajiban. Lisensi sukarela adalah suatu cara pemegang HaKI memilih atau memberikan hak berdasarkan perjanjian keperdataan hak-hak ekonomi hak kekayaan intelektual kepada pihak lain sebagai pemegang hak lisensi untuk mengeksploitasi. Lisensi merupakan cara pemberian hak ekonomi yang diharuskan perundang-undangan, tanpa memperhatikan apakah pemilik menghendakinya atau tidak.

Umumnya pemegang lisensi akan bernegoisasi dan mengadakan mufakat tentang pemberian pemanfaatan ekonomi HaKI dalam cangkupan lisensi. Cangkupan lisensi yaitu batasan mengenai apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan pemegang lisensi terhadap HaKI yang dialihkan dan biasanya diuraikan dalam perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi bisa merupakan kontrak-kontrak yang sederhana, pendek, atau panjang sangat detail bagaikan sebuah buku. Seringkali perjanjian lisensi merupakan perjanjian standar dimana pemilik HaKI (lisensor) menguasai isi dari kontrak dan tidak ada kemungkinan tawar menawar bagi penerima lisensi. Dibeberapa negara pemerintah akan meneliti apakah kontrak lisensi sesuai dengan;

  • Hukum perjanjian
  • Undang-undang HaKI
  • Undang-undang anti-monopoli
  • Undang-undang penanaman modal
  • Kebijakan public dan kepentingan umum

 

Alih teknologi dan pemberian lisensi haki dapat memunculkan masalah-masalah yang cukup sulit. Negara berkembang umumnya menghendaki pemilik HaKI untuk memberikan lisensi alih teknologi yang memungkinkan adanya jaminan bagi pemegang lisensi tersebut untuk dapat meniru teknologi tersebut. Penggunang HaKI (pemegang lisensi) seringkali berkeinginan untuk mengembangkan teknologi atau kekayaan intelektual yang serupa agar mereka tidak sekedar menjadi pengguna teknologi yang hanya menyewa kekayaan intelektual dan teknologi tersebut. Dipihak lain, pemilik HaKI ingin memperoleh jaminan bahwa teknologi atau kekayaan intelektual yang mereka lisensikan dan sediakan untuk para pengguna dikembalikan kepada mereka pada akhir masa lisensi, lengkap dengan segala perubahan atau perbaikan

 

 

Waralaba (Franchising)

                Waralaba berarti hak untuk menjalankan usaha/bisnis didaerah yang telah ditentukan. Secara historis, waralaba didefinisikan sebagai penjualan khusus suatu prosuk disuatu daerah tertentu dimana produsen memberikan latihan kepada perwakilan penjualan dan menyediakan produk informasi dan iklan, sementara ia mengontrol perwakilan yang menjual produk didaerah yang telah ditentukan.

Terdapat 4 unsur hak kebendaan yang terdapat dalam hak kebendaan yang terdapat dalam hukum waralaba;

  1. Hak untuk berusaha dalam bisnis tententu
  2. Adanga hak berupa penggunaan tanda pengenal usaha sekaligus menjadi ciri pengenal, berupa merek dagang atau merek jasa.
  3. Hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain dengan lisensi yang berupa penggunaan rencana pemasaran dan bantuan manajeman dan lain-lain secara luas.
  4. Adanya hak bagi franchisor untuk mendapatkan prestasi dalam perjanjian lisensi tersebut.

Jika kemudian adanya pengalihan terhadap hak tersebut melalui perjanjian lisensi, maka selanjutnya untuk proses pengalihannya tunduk pada asas-asas hukum perikatan. Usulan diatas dimaksudkan, jika terdapat keinginan untuk menempatkan figure hukum waralaba ini kedalam kerangka hukum perdata Indonesia. Pemilik franchise paling tidak berkuasa penuh atas hak-hak:

  1. Hak untuk berusaha dalam bisnis tertentu
  2. Hak untuk menggunakan idenditas perusahaan
  3. Hak untuk menguasai/monopoli keahlian (keterampilan) operasional, manajeman pemasaran, dan lain-lain.
  4. Hak untuk menentukan lokasi wilayah usaha
  5. Hak untuk menentukan jumlah perusahaan

Hak-hak tersebut merupakan hak kebendaaan yang memiliki ciri-ciri hak multak (absolute) tidak dapat diganggu gugat. Dalam hak tersebut terdapat pula rahasia dagang/jasa, rahasia dalam pengoahan barang/jasa dll. dalam figure hukum waralaba ini tidak hanya terdapat hak cipta, hak paten, hak merek, hak desain industri, tetapi lebih jauh terdapat pula hak immaterial lainnya seperti hak atas keahlian dan keterampilam.

Di indonesia pengaturan tentang waralaba terdapat pada peraturan pemerintah R.I. No.16 Tahun 1997 yang merumuskan tentang arti;

  1. Waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan  hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.
  2. Pemberi waralaba (Franchisor) adalah badan usaha atau perorangan yang member hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual
  3. Penerima waraba (franchisee) adalah badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atas penemuan atau cirri khas yang dimiliki pemberi waralaba.

 

 

 

 

Sumber:

Saidin, S.H., M. Hum. Aspek Hukum dan Kekayaan Intelektual. Rajagrafindo. Jakarta. 1997

Lindsey dkk, Tim, Prof., B.A., LL.B., BLitt, Ph.D. Suatu Pengantar Hak Kekayaan Intelektual. P.T Alumni. Bandung. 2005.