HaKI pada umumnya memberikan hak monopoli, sedangkan hukum anti monopilo mencegah praktik-praktik monopoli. Karakteristik penting dari HaKI adalah:

  1. HaKI bernilai secara komersial
  2. HaKI adalah hak pribadi yang dilisensikan kepada orang lain
  3. HaKI memberikan hak monopoli, yaitu hak untuk mencegah orang lain mempergunakan haknya tanpa izin

Perlindungan HaKI bertujuan mendorong kreativitas dan inovasi. Jika hak-hak yang diperoleh tersebut tidak bersifat eksklusif, pihak lain akan memiliki akses terhadap invesi tersebut dan memproduksinya sendiri tanpa izin.

 

Penyalahgunaan HaKI

Sifat monopoli yang melekat pada HaKI dapat menciptakan permasalahan tertentu jika HaKI tersebut disalah gunakan. Hak-hak eksklusif menguntungkan orang yang menciptakan HaKI, tetapi dapat menjadi salah satu yang merugikan konsumen. Contoh: hak paten yang dimiliki perusahaan farmasi yang merugikan negara berkembang.

 

Peran Hukum Anti Monopoli

                Hukum anti monopoli melindungi konsumen dan masyarakat dari pemanfaatan kepentingan dagang yang kuat. Hukum ini menganggap bahwa alokasi sumber daya yang paling jujur dan paling efisien didalam pasar akan diperoleh memalui persaingan yang nyata. Persaingan tersebut hanya akan dapat diperoleh jika praktik-praktik yang bersifat penipuan dan anti kompentitif dilarang oleh kekuatan hukum.

Hukum anti monopoli diindonesia sesuai dengan UU nomor 5 tahun 1999 berusaha mencegah monopoli perdagangan dan praktik-praktik komersial yang menghambat dan mencegah persaingan pasar. Hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa ada persaingan yang memadai di pasar untuk barang dan jasa tertentu dan untuk mencegah perusahaan dagang mnjadi begitu kuat yang memapukannya untuk mengontrol harga dan praktik-praktik didalam pasar tersebut. Hukum anti monopoli biasanya diberlakukan terhadap kegiatan perdagangan.

Baca : UU No.5 Tahun 1999

 

Pertentangan HaKI dan Hukum Anti Monopoli

Hukum HaKI dan hukum anti monopoli memiliki tujuan kebijakan yang sama. Keduanya bertujuan untuk memajukan pembangunan ekonomi dengan menyediakan intensif untuk menarik perdagangan, penelitian dan kegiatan kreatif. Hak eksklusif yang diberikan oleh sistem HaKI dalam bidang hak cipta, paten, merk atau rahasia dagang dapat diperalihkan kepada orang lain dengan beberapa cara, salah satunya dengan perjanjian lisensi, seseorang atau sebuah perusahaan dapat menggunakan invensi dan cipaan orang lain. Terkadang perjanjian lisensi berisian syarat-syarat yang menyebabkan monopoli.

 

Unsur Pokok Hukum Anti Monopoli

                Prinsip dasar hukum anti monopoli yang ditemukan dalam undang-undang kebanyakan negara adalah sesuatu yang penting. Hukum anti monopoli membatasi penyalahgunaan pelaksanaan HaKI yang sah.

Mengenal Pasar

                Sebuah praktik atau perjanjian hanya dapat berbahaya secara ekonomi jika mempengaruhi harga-harga, jumlah, kualitas atau keanekaragaman barang dan jasa yang tersedia dalam sebuah pasar. Hukum industri mewajibkan sebuah analisis terhadap pengaruh tidakan yang dibuat didalam pasar tertentu.

Mengenal Pengaruh Tidakan

Prinsip kedua dari hukum anti monopoli adalah bahwa hukum tersebut mencegah persaingan curang misalnya monpoli atau penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar. Jika perusahaan monopoli atau pembagian pasar yang sangat berarti, hukum anti monopoli mencegah digunakannya kekuatan yang tidak jujur untuk menyingkirkan para pesaing atau para pesaing baru memasuki pasar.

Pengecualian Kepentingan Umum

Hukum persaingan adalah beberapa perbuatan anti kompentitif akan diizinkan jika dianggap merupakan kepentingan umum. Kecenderungan yang terjadi menunjukkan bahwa didalam menerapkan hukum anti monopoli, banyak negara memusatkan perhatian mereka terhadap usaha memaksimalkan kesejahteraan konsumen. Kepentingan umum didefinisikan didalam persyaratan keuntungan ekonomi yang diharapkan. Meskipun demikian, kesehatan umum, keselamatan, pertimbangan yang bijaksana dan pertimbangan cultural dijadikan sebagai prioritas.

Komisi Pengawas

Kebanyakan negara, hukum anti monopoli dilaksanakan oleh badan khusus yang dibentuk pemerintah. Badan ini tidak berbentuk sebuah pengadilan,tetapi sebuah badan khusus yang terdiri dari pada ahli yang menyelidiki keluhan-keluhan tentang perbuatan anti kompentitif, membuat penentuan tentang apakah perbuatan seharusnya diperbolehkan berdasarkan kepentingan umum, meskipun kurang bersifat kompentitif. Pengadilan biasa dikebanyakan negara, dianggap tidak cukup menguasai hukum dan ekonomi. Di Indonesia, badan ini disebut komisi pengawas persaingan usaha.

 

Indonesia masih harus menerbitkan peraturan-peraturan yang mengcangkup keseluruhan bidang hukum hak kekayaan intelektual. Namun demikian, khusus untuk bidang yang tidak dikenal dalam hukum Indonesia (seperti trade names atau commercial names) tidak perlu diprioritaskan. Tetapi peraturan itu harus juga dipersiapkan, mengingat peraturan bidang hak kekayaan intelektual ini, mengandung implikasi global.

 

Sumber:

Saidin, S.H., M. Hum. Aspek Hukum dan Kekayaan Intelektual. Rajagrafindo. Jakarta. 1997

Lindsey, Tim, Prof., B.A., LL.B., BLitt, Ph.D. Suatu Pengantar Hak Kekayaan Intelektual. P.T Alumni. Bandung. 2005.

http://www.jkpp.org/downloads/UU_No5-1984.pdf

About these ads